PPKM Darurat Pelaku UMKM Disarankan Cepat Beralih ke Digitalisasi Bisnis

From SEDS-USA Wiki
Jump to navigation Jump to search

SariAgri - Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diterapkan 3-20 Juli 2021 khusus wilayah Pulau Jawa dan Bali untuk menekan angka penyebaran infeksi COVID-19. Pembatasan ini berdampak pada perekonomian masyarakat, salah satunya sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan untuk sektor UMKM yang berada di zona merah dengan pemberlakukan pembatasan mobilitas secara ketat akan sangat berdampak pada penurunan omzet.

“Penurunan omzet tersebut bisa mencapai 80 hingga 90 persen karena kegiatan perkantoran dibatasi, kemudian juga UMKM yang bergerak di sektor informal seperti penjualan baju di pusat perbelanjaan seperti Pasar Tanah Abang atau Mal mungkin juga akan turun volume transaksinya, dan ini merupakan konsekuensi dari PPKM Darurat yang dilakukan secara ketat,” ujar Bhima kepada Sariagri.id, Senin (5/6/2021).

Baca Juga: Survei BRI Ungkap Optimistis Pelaku UMKM di Tengah Pemulihan EkonomiEfek PPKM Darurat, Pedagang Pentol Seafood: Hancur Dagangan Saya!

berita nilai ekspor hari ini

Untuk menghadapi PPKM Darurat, lanjut dia, UMKM dapat mengantisipasinya dengan melakukan perubahan cepat ke pemasaran digital.

“UMKM yang dapat mengubah dengan cepat ke pemasaran secara digital mungkin penurunan omzet tidak akan separah dibandingkan dengan UMKM yang masih memasarkan produk mereka secara konvensional,” ungkapnya.

Menurut dia, PPKM Darurat memaksa UMKM untuk melakukan inovasi bisnisnya secara digital seperti mulai berjualan melalui e-commerce, melakukan promosi di media sosial serta UMKM sektor makanan dan minuman bisa menyediakan jasa pesan antar lewat aplikasi online.

“Cara-cara digital tersebut mungkin akan menolong UMKM ketika diberlakukannya PPKM secara ketat,” pungkasnya.

Video terkait: