Pelaku UMKM Dapat Bantuan Hukum dari Pemerintah Begini Syaratnya

From SEDS-USA Wiki
Jump to navigation Jump to search

SariAgri - Deputi bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya mengatakan bahwa berbagai permasalahan sering dihadapi oleh para pelaku UMKM, baik sebelum pandemi. Menurutnya, permasalahan tersebut, antara lain penurunan volume dan laba, melemahnya kolektifitas pinjaman, hingga penutupan tempat usaha.

“Permasalahan tersebut selain dapat mengakibatkan kegagalan usaha, juga dapat berujung pada permasalahan hukum baik pidana maupun perdata,” ujarnya dalam sosialisasi petunjuk pelaksanaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (LBPH-PUMK) secara daring, Rabu (14/7/2021).

Eddy mengungkapkan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM memiliki empat transformasi utama, yakni transformasi informal ke formal, transformasi digital dan rantai pasok, koperasi modern, serta kewirausahaan. Selain keempat program utama tersebut, terdapat pula layanan bantuan hukum kepada UMK.

“Program ini diharapkan dapat menjelaskan apa saja bantuan hukum yang bisa diberikan, bagaimana prosedurnya, hingga petunjuk pelaksanannya,” katanya.

Sementara itu, Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM, Eviyanti Nasution memaparkan jenis layanan hukum yang dapat diberikan bagi PUMK di antaranya adalah konsultasi, mediasi, penyusunan dokumen hukum, pendampingan di pengadilan, hingga penyuluhan hukum.

Baca Juga: Pedagang Jamu Gendong di Lebak Kantongi Rp130 Ribu-Rp200 Ribu per HariKini Pelaku Usaha Makin Mudah Buat Kemasan Produk yang Menarik

Mengenai lingkup perkara, Eviyanti menjelaskan bahwa ruang lingkup yang dimaksud adalah permasalahan hukum yang berkaitan dengan usaha. http://www.mengsns.com/home.php?mod=space&uid=4420200 Sedangkan untuk memanfaatkan layanan ini, lanjut dia, pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara.

Eviyanti menambahkan bahwa  program layanan bantuan dan pendampingan hukum ini, diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum sekaligus membantu penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan UMK.

"Hal tersebut sejalan dengan tujuan dilakukannya sosialisasi ini, yakni Pelaku Usaha Mikro dan Kecil diharapkan dapat memahami ketentuan hukum, hak, dan kewajiban sesuai dengan bidang usahanya, serta dapat menjalankan usahanya dengan suasana yang kondusif," pungkasnya.

 Video terkait: